Administrasi publik merupakan disiplin ilmu dan praktik yang kompleks, yang fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. Definisi administrasi publik seringkali bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Para ahli telah memberikan berbagai pandangan mengenai esensi dari administrasi publik, menyoroti aspek yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian mereka.
Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam studi administrasi publik adalah Woodrow Wilson, yang dikenal sebagai "Bapak Administrasi Publik" Amerika Serikat. Dalam esainya yang terkenal, "The Study of Administration," Wilson membedakan antara "konstitusi negara" (statecraft) dan "administrasi" (administration). Menurutnya, administrasi publik adalah penerapan ilmu pengetahuan bisnis ke dalam urusan-urusan negara. Ia menekankan perlunya memisahkan politik dari administrasi untuk menciptakan efisiensi dan profesionalisme dalam pemerintahan. Wilson melihat administrasi sebagai arena di mana tugas-tugas yang kompleks dapat dilaksanakan secara teknis dan ilmiah, terlepas dari gejolak politik yang seringkali tidak rasional.
Dwight Waldo, seorang ilmuwan politik terkemuka, memberikan pandangan yang lebih luas tentang administrasi publik. Ia mendefinisikan administrasi publik sebagai "perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan dari berbagai operasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh badan legislatif." Waldo juga menekankan aspek normatif dan nilai-nilai dalam administrasi publik, tidak hanya fokus pada efisiensi teknis. Ia melihat administrasi publik sebagai sebuah seni dan ilmu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik, yang selalu berada dalam konteks sosial dan politik.
Herbert Simon, peraih Nobel Ekonomi, melihat administrasi publik dari perspektif perilaku organisasi. Dalam karyanya yang monumental, "Administrative Behavior," Simon menganalisis proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Ia berargumen bahwa para administrator membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan batasan rasionalitas yang mereka miliki (bounded rationality). Simon melihat administrasi publik sebagai sebuah sistem pengambilan keputusan di mana individu-individu dalam organisasi berupaya untuk mencapai tujuan bersama, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan informasi. Fokusnya adalah pada bagaimana proses administratif memengaruhi kualitas keputusan dan efektivitas organisasi.
George Frederickson mendefinisikan administrasi publik sebagai "proses di mana agen-agen publik melaksanakan mandat hukum, kebijakan, dan program." Ia menekankan peran administrasi publik dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan akuntabilitas. Frederickson berpendapat bahwa administrasi publik harus lebih dari sekadar efisiensi; ia harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bertindak untuk menciptakan kebaikan publik. Ia juga seringkali mengaitkan administrasi publik dengan konsep "New Public Administration," yang mendorong partisipasi publik, desentralisasi, dan penekanan pada isu-isu sosial.
Secara umum, administrasi publik dapat dipahami sebagai kombinasi antara seni dan ilmu. Sebagai sebuah ilmu, ia mempelajari prinsip-prinsip organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Ini melibatkan analisis data, pengembangan teori, dan penerapan metode ilmiah untuk memahami cara kerja pemerintahan. Sebagai sebuah seni, administrasi publik melibatkan keterampilan praktis, kepemimpinan, negosiasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang kompleks dan seringkali tidak pasti. Para administrator publik harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang nyata, mengelola sumber daya secara efektif, dan merespons kebutuhan warga negara.
Meskipun para ahli memiliki penekanan yang berbeda, kesamaan mendasar dari berbagai definisi administrasi publik adalah fungsinya dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Ia adalah mekanisme utama yang memastikan bahwa pemerintahan dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan yang terpenting, melayani kepentingan publik. Dalam era globalisasi dan tantangan yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang administrasi publik menjadi semakin krusial bagi pembangunan negara yang stabil dan sejahtera.